Pernahkah kamu merasa menjadi warga negara Indonesia itu seperti berlangganan layanan premium (bayar pajak mahal), tapi aplikasinya masih penuh iklan dan micro-transaction di sana-sini?
Selamat datang di Republik "Palak".
Mari kita simulasikan satu hari dalam hidup warga biasa di kota besar.
07:00 WIB: Kamu berangkat kerja. Di ujung gang, ada "polisi cepek" yang mengatur lalu lintas. Kamu bayar 2.000. Kenapa? Karena negara gagal menyediakan lampu lalu lintas atau polisi asli di sana. 08:30 WIB: Kamu mampir ke minimarket. Jelas-jelas ada tulisan besar "PARKIR GRATIS". Kamu masuk cuma 3 menit beli air mineral. Pas keluar, tiba-tiba muncul sosok ghaib berseragam oranye (atau kadang cuma dasteran) meniup peluit. "Dua ribu, Mas." Kamu bayar lagi. Bukan karena ikhlas, tapi karena malas ribut dengan ormas lokal. 13:00 WIB: Kamu ke kantor kelurahan mengurus dokumen pengantar. Di loket tertulis "BEBAS BIAYA". Tapi setelah selesai, petugasnya senyum penuh arti sambil bilang, "Seikhlasnya aja buat uang rokok." Kamu kasih 50.000. 19:00 WIB: Kamu pulang lewat jalan tikus karena macet. Di portal komplek, ada sekumpulan pemuda yang minta "uang keamanan lingkungan" atau sumbangan acara 17-an yang proposalnya entah ke mana.
Ini bukan sekadar "uang kecil". Ini adalah pajak bayangan yang jika diakumulasi, jumlahnya mengerikan.
Ormas: Negara dalam Negara
Hal yang paling menyedihkan dari fenomena pungli bukan nominal 2.000 peraknya. Tapi fakta bahwa negara tidak berdaya (atau tidak peduli) menertibkan mereka.
Trotoar dan bahu jalan adalah ruang publik milik kita semua. Tapi ruang itu dikapling-kapling oleh organisasi masyarakat (Ormas) atau preman lokal. Di banyak daerah, Ormas ini bertindak layaknya kantor pajak swasta. Mereka memungut retribusi ke pedagang kaki lima, memalak proyek pembangunan ruko, dan meminta jatah "THR" ke perusahaan.
Negara seolah menyerahkan kedaulatannya kepada individu bermodal seragam loreng dan peluit. Kita dipalak di atas tanah air kita sendiri, dan polisi seringkali cuma lewat sambil bodo amat karena "kearifan lokal" atau takut bentrok.
Birokrasi: "Kalau Bisa Dipersulit, Kenapa Harus Dipermudah?"
Slogan pelayanan publik kita seringkali terasa seperti ironi. Di era digital ini, seharusnya mengurus KTP, SIM, atau Paspor bisa semudah checkout belanja online.
Tapi realitanya? Calo masih berkeliaran, bahkan terang-terangan di depan kantor dinas. Istilah "jalur belakang", "tembak SIM", atau "uang pelicin" adalah rahasia umum yang sudah dianggap budaya. Kenapa calo laku? Karena sistem resminya seringkali sengaja dibuat macet. Antrian online yang selalu penuh, server yang "sedang maintenance", atau syarat birokratis yang mengada-ada (fotokopi KTP yang jelas-jelas datanya sudah digital).
Kita dipaksa "menyogok" untuk mendapatkan hak dasar kita. Hak yang seharusnya sudah kita lunasi lewat pajak penghasilan (PPh), pajak kendaraan (PKB), PPN 11%, dan retribusi lainnya. Ini adalah bentuk gaslighting tingkat negara.
Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy)
Inilah alasan kenapa investor enggan masuk atau harga barang lokal kita mahal tapi kualitasnya rendah. Seorang pengusaha logistik pernah bercerita, biaya termahal pengiriman barang dari Jakarta ke Sumatera bukanlah bensin atau gaji supir, melainkan pungli di sepanjang jalan. Setiap melewati pos perbatasan, jembatan timbang, atau area kekuasaan preman, truk harus "melemel".
Biaya siluman ini dibebankan ke siapa? Ke kita, konsumen. Harga cabai, beras, dan semen jadi mahal bukan karena produksinya mahal, tapi karena "ongkos keamanan" di jalan.
Pengeluaran Defensif: Membeli Apa yang Gagal Disediakan Negara
Pernah hitung berapa uang yang kamu keluarkan untuk menutupi ketidakbecusan sistem?
- Air bersih: Di negara maju, kamu minum dari keran. Di sini? Kamu beli air galon seharga 20 ribu per minggu.
- Keamanan: Kita bayar satpam swasta perumahan karena polisi tidak cukup membuat kita merasa aman.
- Transportasi: Kamu terpaksa kredit mobil dan beli bensin mahal karena transportasi umum tidak terintegrasi dan tidak aman (copet/pelecehan).
- Kesehatan: Kita bayar asuransi swasta mahal karena BPJS sering antri dan obatnya terbatas.
Kita mengeluarkan uang dua kali. Sekali bayar pajak ke negara, sekali lagi bayar ke swasta untuk mendapatkan layanan yang layak.
Cukup Sudah Romantisasi "Resiliensi"
Dunia sering memuji orang Indonesia sebagai bangsa yang resilient (tangguh), ramah, dan murah senyum. Tapi jujur, saya lelah harus tangguh. Senyum kita adalah senyum getir.
Saya tidak mau harus tangguh menghadapi pungli. Saya tidak mau harus "maklum" menghadapi jalan berlubang. Saya mau hidup nyaman dan teratur. Saya mau pajak yang saya bayar kembali dalam bentuk fasilitas, bukan dalam bentuk baliho pejabat "Kepak Sayap Kebhinekaan" atau mobil dinas rubicon.
Berhentilah menormalisasi pemalakan ini dengan kalimat "Yaudahlah, itung-itung sedekah." Itu bukan sedekah. Itu adalah pembiaran terhadap sistem yang sakit. Dan selama kita diam dan memaklumi, negara ini akan terus menjadi "Negara Palak", di mana warganya hanyalah sapi perah yang tidak punya hak untuk melenguh.