Kita semua tumbuh dengan dongeng yang sama: "Kalau kamu belajar rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas negeri, dan kerja keras, kamu pasti bakal sukses."
Itu mantra yang menenangkan. Masalahnya, bagi jutaan anak muda Indonesia hari ini, mantra itu mulai terdengar seperti penipuan skema Ponzi.
Ilusi Start Line yang Sama
Bayangkan dua pemuda, Budi dan Kevin. Mereka satu kantor, gajinya sama-sama UMR Jakarta plus sedikit tunjangan.
Budi adalah anak pertama dari keluarga pensiunan. Ayahnya dulu PNS golongan rendah tanpa tabungan hari tua yang memadai. Adik Budi masih kuliah. Setiap bulan, gaji Budi langsung terpotong 40% untuk "bakti": bayar listrik rumah orang tua, beli beras, transfer uang saku adik, dan menebus obat ibu. Sisa gajinya? Habis untuk kos petak di Jakarta Selatan dan makan di warteg. Tabungan? Nol. Investasi? Mimpi.
Kevin anak tunggal. Orang tuanya punya bisnis kos-kosan dan rumah sendiri di Pondok Indah. Gaji Kevin 100% untuk dirinya sendiri. Dia tidak perlu mikirin token listrik rumah. Dia bisa beli iPhone terbaru, nongkrong di coffee shop hits untuk networking, dan, yang paling krusial, dia bisa menabung 5 juta sebulan untuk DP apartemen—atau lebih tepatnya, orang tuanya yang membelikan apartemen, Kevin cuma bayar biaya maintenance.
Lima tahun kemudian, Kevin sudah punya aset properti yang nilainya naik. Dia punya portofolio saham. Budi? Budi masih di kamar kos yang sama, berdoa agar motornya tidak turun mesin karena biaya servisnya tidak ada di anggaran.
Inilah realitas mobilitas sosial kita. Kita tidak berlari di lintasan yang sama. Beberapa orang berlari di aspal mulus dengan sepatu lari Nike Vaporfly, sementara yang lain berlari di lumpur sambil menggendong dua karung beras.
Jebakan Generasi Sandwich dan Gaji "Numpang Lewat"
Istilah "Generasi Sandwich" terdengar enak, tapi rasanya pahit. Ini adalah kondisi di mana kamu terjepit; harus membiayai generasi di atas (orang tua yang tidak punya dana pensiun) dan menyiapkan masa depan untuk generasi di bawah (anak sendiri).
Gaji di Indonesia seringkali hanya cukup untuk bertahan hidup satu orang (single), tapi secara budaya kita dipaksa untuk menghidupi satu klan.
Dampaknya? Kita menjadi risk-averse (takut mengambil risiko). Mau pindah kerja ke startup yang gajinya tinggi tapi riskan? Takut gagal probation. Mau buka usaha? Takut modal hangus. Karena kalau kita gagal, bukan cuma kita yang tidak makan, tapi juga orang tua di kampung. Ketakutan ini membunuh inovasi dan membuat kita terjebak dalam pekerjaan yang dead-end tapi "aman". Kita tidak punya safety net, jadi kita tidak boleh jatuh.
Krisis Hunian: Mimpi Buruk KPR
Masalah paling nyata adalah perumahan. Harga properti di Jabodetabek naik gila-gilaan (bisa 10-15% per tahun di area strategis), sementara gaji naik hanya sebatas inflasi (3-5%).
Jarak antara harga rumah dan kemampuan membeli semakin lebar setiap tahunnya. Generasi orang tua kita bisa beli rumah di Tebet atau Bintaro dengan gaji PNS. Generasi kita? Kita dipaksa minggir ke area penyangga seperti Citayam, Cileungsi, atau Maja. Kita harus menukar waktu hidup kita (3-4 jam perjalanan pulang pergi setiap hari) demi sepetak tanah. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk istirahat, belajar skill baru, atau bermain dengan anak, habis dimakan kemacetan di KRL atau jalan tol.
Mitos "Just Start a Business"
Lalu muncul saran dari motivator: "Kerja jangan cuma andalin gaji, buka usaha dong! Side hustle!"
Ini nasihat yang valid untuk Kevin, tapi beracun untuk Budi. Membuka usaha butuh modal. Bukan cuma uang, tapi modal waktu dan modal kegagalan. Jika Kevin buka usaha kopi dan bangkrut, dia cuma kehilangan uang jajan dan dapat pelajaran berharga ("Learning cost," katanya). Dia bisa balik ke rumah orang tua, makan enak, dan coba lagi. Jika Budi buka usaha dan bangkrut, dia terjerat hutang pinjol, motornya ditarik leasing, dan adiknya putus kuliah.
Risikonya tidak simetris. Oleh karena itu, menyuruh orang miskin untuk "mengambil risiko" tanpa memberikan jaring pengaman adalah bentuk kekejaman terselubung.
Mitos Meritokrasi: Orang Dalam & Amplop Coklat
Satu hal lagi yang membuat dada sesak adalah runtuhnya kepercayaan pada meritokrasi (sistem di mana yang terbaik yang menang).
Di Indonesia, frasa "kalah sama orang dalam" bukan sekadar keluhan pecundang. Itu adalah statistik realita. Kita lelah melihat ketidakadilan di depan mata. Orang yang jelas-jelas tidak proper, skill pas-pasan, bahkan etika kerja nol, bisa diterima kerja di perusahaan bonafide hanya karena dia "titipan" Pak Bos atau keponakan manajer.
Lebih menyakitkan lagi di sektor publik. Orang yang tidak kompeten bisa naik jabatan strategis bukan karena prestasinya gemilang, tapi karena "setoran"-nya lancar atau pandai menjilat atasan. Sementara mereka yang idealis, cerdas, dan bekerja keras, malah dipinggirkan karena dianggap "kaku" dan tidak bisa diajak "kerjasama" (baca: korupsi berjamaah).
Ketidakadilan ini menciptakan kelelahan mental yang akut. Buat apa saya belajar mati-matian sampai malam kalau saingan saya kuncinya cuma "Bapak lo siapa?": Meritokrasi di sini seringkali hanyalah mitos untuk meninabobokan rakyat jelata agar tetap bekerja keras, sementara elit berpesta di atas jalur fast-track nepotisme.
Perayaan "Bare Minimum"
Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana standar kita terhadap kesejahteraan pekerja begitu rendah. Kita sering melihat lowongan kerja yang menuliskan "Benefit: Gaji UMR, BPJS, THR" dengan bangga.
Halo? Itu bukan benefit. Itu kewajiban hukum. Itu adalah standar minimal agar perusahaan tidak digerebek Disnaker. Membanggakan BPJS sebagai benefit sama konyolnya dengan restoran yang membanggakan "makanan kami tidak mengandung racun tikus".
Tapi karena sulitnya mencari kerja (ribuan pelamar untuk satu posisi admin), kita dipaksa bersyukur. "Yaudahlah, yang penting kerja." Mentalitas pasrah ini dimanfaatkan habis-habisan oleh perusahaan. Lembur tak dibayar dianggap loyalitas. Cuti dipersulit dianggap dedikasi.
Retorika "Kurang Bersyukur" vs Masalah Struktural
Setiap kali ada yang mengeluh soal ini di media sosial, pasti ada "motivator dadakan" yang berkomentar: "Kurang bersyukur sih lo," atau "Makanya jangan banyak ngopi."
Berhenti menyalahkan kopi seharga 20 ribu. Masalahnya bukan di kopi. Masalahnya adalah kenaikan harga properti yang tidak masuk akal. Masalahnya adalah sistem jaminan sosial yang belum mampu menopang lansia sehingga anak-anaknya yang harus berkorban. Masalahnya adalah akses pendidikan dan koneksi "orang dalam" yang masih timpang.
Mobilitas sosial di Indonesia macet bukan karena anak mudanya malas. Anak muda kita adalah salah satu yang paling pekerja keras di dunia (bahkan seringkali overworked). Macetnya karena eskalatornya memang rusak. Budi berlari sekuat tenaga hanya untuk tetap berada di tempat yang sama.